Mengapa Aku Memilih Golput

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri (Soekarno)

Pemilihan Umum Legislatif pada 9 April 2009 kelar sudah. Meski masih diwarnai dengan berbagai riak seperti tidak masuknya beberapa masyarakat di berbagai daerah ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertukarnya surat suara, pelanggaran-pelanggaran, hingga beberapa partai memutuskan untuk menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun secara nasional, hajat lima tahunan tersebut usai sudah. Para elite parpol, kader partai, simpatisan, serta sebagian masyarakat terus mengikuti dengan lega, was-was, deg-degan, tak pelak bimbang, melalui Quick Count beberapa lembaga penyelenggara survei pemilu.

Sepanjang sejarahnya, sembilan kali Indonesia menggelar pemilu memang penuh diwarnai dengan berbagai ragam versi. Sebagian besar orang masih menganggap Pemilu 1955 adalah pemilu paling demokratis yang pernah digelar oleh sebuah republik yang masih baru. Pemilu 1955 menelurkan Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Indonesia sebagai lima partai besar saat itu.

Setelah itu, sejak Pemilu 1971, selama enam kali pemilu di zaman Orde Baru, melulu dimenangkan oleh Golongan Karya. Apalagi setelah Orde Baru melakukan fusi partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia), dan satu Golongan Karya (di mana sejak aku SD hingga SMA selalu bertanya-tanya: mengapa Golkar enggan disebut partai politik di semua buku pelajaran sekolah).

Pasca Orde Baru, wajah pemilu Indonesia makin ragam lagi. Pemilu 1999 diikuti 48 partai. Banyak partai baru atau partai lawas dengan nama baru bermunculan. Setelah 30 tahun lebih di bawah pemerintahan Orde Baru yang fasis, Indonesia kembali tertatih-tatih lagi belajar berdemokrasi. Hingga Pemilu 2004 digelar, wajah-wajah elite politik Indonesia masih tak beranjak jauh dari orang-orang yang sama, kalau tak mau disebut masih terikat sistem atau status quo lawas.

Aku tertawa geli ketika membaca postingan Mbak Imelda yang bertajuk “Ternyata Aku Terdaftar”. Di sana paling tidak ia menceritakan bahwa ia tercatat untuk mengikuti Pemilu 2009 di Tokyo, Jepang. Alih-alih mengikuti pemilu di luar negeri, dari semua pemilu yang kusebutan di atas, tak sekali pun aku pernah mengikuti pencoblosan di dalam negeri sendiri. Mengapa?

Sejak kecil aku selalu tertarik dengan sejarah. Apalagi sejarah terbentuknya sebuah bangsa. Terlebih Indonesia. Dari sumber-sumber buku pelajaran sekolah yang diajarkan oleh guru, hingga (akhirnya dengan sadar) mencari sumber-sumber di luar mainstream. Dari sana aku mempelajari bahwa betapa carut marutnya peta perpolitikan Indonesia sejak monarki, kemudian masuk kolonialisme dan imperialisme, lantas fasis (Jepang), lalu belajar demokrasi (di zaman Orde Lama), lalu kembali fasis (di zaman Orde Baru), kemudian kembali tertatih-tatih berdemokrasi di masa yang acap kali disebut reformasi.

Aku memilih berada di luar lingkaran. Aku muak dengan mentalitet elite politik yang bibirnya penuh bedak dan gincu demokrasi namun tetap korup di legislatif maupun di eksekutif. Aku memilih tidak memilih mereka dan lagi pula mereka pun pada dasarnya memang pura-pura dipilih.

Kuakui, pada tahun 1996, aku pernah bersimpati pada haluan “oposisi” ketika pemerintah Orde Baru mendiskreditkan Megawati dengan PDI-nya. Lantas muncul lah apa yang disebut gelombang Mega-Bintang yang membuat pemerintah gerah, karena hal tersebut dapat membahayakan posisi Golkar jika massa PDI pro Mega berhamburan ke suara PPP. Lebih luas lagi, hal tersebut dapat menggoyah paradigma masyarakat. Aku salah satunya. Namun saat itu Golkar dan ABRI tetap lah mesin politik. Sehingga Golkar tetap memenangkan Pemilu 1997 sebagai apa yang kerap disebut Harmoko; mayoritas tunggal!

Namun apa lacur, meski tetap tak ikut pemilu 1997, aku mulai melihat pandangan lain dalam peta perpolitikan Indonesia. Aku mulai merapat ke PRD (Partai Rakyat Demokratik) dan dengan rutin besuk Budiman Sudjatmiko beserta kawan-kawan PRD lainnya di LP Cipinang, Jakarta. Namun tetap: aku tak ikut pemilu dan lebih memilih berada di luar lingkaran politik praktis. Yang kulakukan sekadar memberi dukungan moril bagi perjuangan Indonesia untuk lebih baik lagi. Dalam pikiranku: percuma ikut pemilu, toh saat itu semua parpol pada akhirnya tetap saja mencalonkan H.M. Soeharto sebagai presiden.

Hingga semua itu kutinggalkan. Aku tidak di “kiri” juga tidak di “kanan”. Aku menjadi warga negara biasa-biasa saja. Meski tetap peduli dengan sejarah serta perkembangan perpolitikan Indonesia modern, aku tetap memilih berada di luar lingkaran. Apalagi sejak Pemilu 1999 hingga 2009, orang-orang yang duduk di legislatif dan eksekutif (meski tidak semua, dan aku memang tidak mengatakan seluruhnya) tetap berorientasi pada uang dan kekuasaan.

Begitu banyak korupsi terjadi bahkan melebihi apa yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Begitu banyak anggota DPR yang terhormat dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akibat terlibat sengkarut persoalan. Apakah kita memilih orang-orang dengan mentalitet seperti itu? Apakah kita merasa diwakili oleh orang-orang seperti itu? Apakah kita dipimpin oleh eksekutif semacam itu? Peta politik Indonesia modern dalam masa eforia kekuasaan serta borjuasi kelas atas.

Hingga di awal tahun 2009 aku masih berpikir untuk tidak ikut pemilu seperti sebelum-sebelumnya. Namun mulai terbit satu pemikiran dalam diriku: rasa-rasanya kok tak rela seandainya pemilu kali ini dimenangkan oleh partai brengsek. Partai-partai yang menempatkan penjahat-penjahat untuk duduk di kursi legislatif. Tapi satu hal pasti: apa hakku mengecam kalau aku sendiri tidak ikut pemilu?

Aku tak berhak mengecam karena aku tak ikut menentukan. Aku tak punya hak untuk merasa ditipu karena toh tak ikut berusaha mencegahnya. Aku miris melihat kader-kader partai yang dengan membabi buta mengkultuskan pemimpin partainya. Aku hampir muntah ketika melihat foto seorang kader sebuah partai mencuci kaki ketua partainya lantas meminum air cucian kakinya, sementara sang ketua hanya tertawa-tawa saja melihat itu semua. Bagiku ini sudah irasional. Tapi aku tak punya hak untuk mengeluh jika aku tak berbuat apa-apa.

Aku percaya satu suara akan memberikan warna meski tak sepenuhnya menentukan. Tapi jangan salah juga, jika satu suara itu bersinergi, ia bisa menjadi gelombang besar yang bisa menghempaskan karang sekalipun. Bukankah begitu?

Tentu masih ingat ketika PDI digembosi oleh pemerintah Orde Baru hingga menjungkalkan Megawati sebagai ketua partai. Gelombang masa PDI pro Mega berbondong-bondong ke PPP. Ombak massa tak bisa dicegah hingga muncul istilah Mega-Bintang. Meski Golkar juga yang memenangkan pemilu saat itu, namun perolehan suara PPP mencelat secara signifikan.

Kini kulihat ada lelatu pemikiran semacam itu di antara angkatan muda saat ini. Generasi yang tadinya skeptis dan emoh terhadap politik praktis mulai berpikir realistis: daripada golput tapi yang menang partai brengsek, lebih baik ikut pemilu untuk paling tidak ikut mencegah penjahat-penjahat berkuasa di negeri ini.

Mengapa kota-kota besar di Indonesia selalu sempoyongan menghadapi macetnya jalan raya? Tak syak lagi: kepemilikan mobil atau penjualan mobil berbanding terbalik dengan pertumbuhan jalan yang ada. Satu orang individu saat memutuskan membeli (juga menambah) mobil hampir selalu berpikir: “Ketambahan satu mobil, nggak begitu berpengaruh terhadap kemacetan kota. Toh hanya satu ini.”

Dapat dibayangkan, berapa orang yang berpikir seperti itu di setiap bulannya? Di Jakarta saja setiap harinya ada 138 pengajuan STNK baru. Setiap hari! Dalam sebulan kemudian dalam setahun, ada berapa mobil baru menyesaki kota? Betapa satu suara ikut menentukan warna juga.

Dengan analogi semacam itu, aku memutuskan untuk ikut mencontreng pada pemilu legislatif kemarin ini. Satu suara. Satu suara dari seorang warga negara biasa saja. Tapi paling tidak aku percaya; yang secuil itu ikut mewarnai serta ikut mencegah partai brengsek berkuasa. Karena aku menyadari: aku tak berhak mengeluh, mencaci, atau merasa ditipu seandainya partai brengsek yang pada akhirnya menang serta berkuasa, jika aku sendiri tak ikut menentukan untuk mencegahnya.

Hal tersebut kuambil bukan karena mengacu pada istilah warga negara yang baik, penggunaan hak pilih atau semacamnya. Tidak. Ini lebih pada kesadaran berpolitik untuk ikut mencegah negara ini dikuasai oleh orang-orang bermentalitet penjahat. Tak lebih!

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau koalisi partai politik harus mendapatkan 25% suara sah nasional dan 20% kursi DPR. Apabila tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 akan diadakan sekitar tanggal 8 Juli 2009.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih).

Dengan demikian, mengapa aku harus memilih golput?

Nah, tulisan ini tak lebih dari sekadar opini. Namun yang menggembirakan, aku tahu: aku tak sendirian dalam kerangka berpikir seperti yang kurawi di atas. Indonesia masa depan mesti berada di tangan yang benar. Bukan di tangan para penjahat!

Sampai bertemu di pemilihan umum presiden.

10 April 2009 | 18.25 wib

Catatan:
Tulisan ini pertama kali di-posting di penganyamkata.wordpress.com pada 10 April 2009 pukul 21.21 wib, yang selama ini merupakan blog alternatifku. Karena blog utama, danielmahendra.com, sedang semaput sejak Rabu, 8 April 2009 sore, disebabkan perusahaan hosting tempat bernaungnya blog tersebut sama sekali tidak menginformasikan tanggal expired domain-nya (7 April 2009).

Setelah diingatkan teman-teman, justru aku yang menelpon dan mengingatkan pada perusahaan hosting bahwa masa berlaku domain tersebut sudah habis melewati batas waktu.

Apa boleh buat, tulisan ini mesti diparkir di sini dulu sampai blog utama siuman. Ini kulakukan semata karena aku tak bisa kalau tak menulis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengontak serta menginformasikan saat blog tersebut tak bisa diakes pada jam-jam awal semaput.

Sepuluh jari, setangkup sembah; tabik!

D.M.